Politisi Islam Sejati

Siapa Politisi Sejati?

Apa gerangan politisi? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa politisi sama dengan politikus. Keduanya bermakna ahli politik, ahli kenegaraan dan orang yang berkecimpung dalam bidang politik. Namun, benarkah politisi sekarang ahli sesuai dengan makna tersebut?

Saat sekarang politisi sering dimaknai sebatas orang-orang yang bergelut dalam kekuasaan. Mulai dari kepala negara hingga para anggota dewan disebut sebagai politisi. Dalam kenyataannya, mereka yang memproklamirkan diri sebagai politisi lebih beraktivitas dengan memasang iklan di televisi yang menelan biaya ratusan miliar rupiah, menengok rakyat di pasar hanya pada saat menjelang Pemilu atau Pilkada. Di gedung parlemen, bukan merupakan rahasia umum amplop bertebaran di mana-mana. Pengakuan seorang mantan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sangat mencengangkan. Menurutnya, bertebarannya amplop Rp 5 juta atau Rp 10 juta di lembaga perwakilan tersebut seperti sang ayah memberi jajan anaknya Rp 1000 sehari. Sudah biasa. Pengakuan anggota DPR Agus Chondro tentang adanya suap untuk mengegolkan Miranda Gultom menjadi pejabat teras Bank Indonesia (BI), terbongkarnya sogok dalam masalah hutan lindung, terungkapnya suap demi meloloskan undang-undang sesuai pesanan, dll merupakan pemandangan sehari-hari. Belum lagi, rame-rame artis dan pelawak masuk parlemen. Para mantan aktivis yang dulu berteriak lantang, kini membagi diri ke dalam berbagai partai. Para politisi hanya menyapa rakyat saat Pemilu/Pilkada sudah merupakan rahasia umum.

Padahal dalam Islam, politik bermakna ri’âyah syuûni an-nâs, yakni mengurusi urusan masyarakat. Berdasarkan hal ini politisi/politikus mestinya adalah orang-orang yang menyibukkan dirinya dalam mengurusi urusan rakyat. Mereka adalah orang-orang yang memiliki cara berpikir untuk mengurusi pemerintahan dan urusan rakyat; memiliki sikap jiwa (nafsiyah) yang baik; memiliki keahlian dan kemampuan untuk menjalankan perkara kenegaraan; menyelesaikan problematika kerakyatan yang tengah dihadapi dan menuntaskannya penuh kebijaksanaan dan keadilan. Mereka juga adalah orang-orang yang mampu mengatur berbagai interaksi dengan masyarakat dan antar anggota masyarakat. Jadi, politisi sejati memokuskan perhatiannya pada urusan rakyat serta berjuang demi kebaikan dan keberkahan rakyat. Berbeda dengan itu, politisi semu hanyalah memikirkan kepentingan dirinya atau kelompoknya.

Penyebab Politisi Semu

Realitas menunjukkan ada beberapa penyebab lahirnya para politisi semu. Pertama: kegagalan ideologisasi partai. Masyarakat paham betul bahwa partai-partai yang ada sama saja. Penelitian Indo Barometer pada 2008 menemukan: mayoritas pemilih (63,1%-72,3%) menyatakan kesulitan mengidentifikasi perbedaan sikap politik dan kebijakan ekonomi partai-partai; alasan terbesar rakyat memilih suatu partai adalah dekat/peduli kepada rakyat (34,1%) dan jujur/tidak KKN (10,8%); 43,3% menyatakan tidak ada bedanya partai Islam dengan partai sekular/bukan Islam. Lalu elit/pengurus partai Islam dipandang sama saja dengan pengurus partai umumnya dinyatakan oleh 34,8%. Semua ini mengindikasikan bahwa tidak ada pembeda antara partai Islam dan partai sekular. Padahal mestinya pembeda utamanya adalah ideologinya. Dengan kata lain, kegagalan melahirkan politisi sejati dan justru melahirkan politisi semu disebabkan kegagalan ideologisasi partai.

Partai berideologi Islam akan berupaya untuk mengubah keadaan sesuai dengan arah ideologi yang diemban partai. Tawaran-tawaran program dan strategi dilandaskan pada Islam. Partai tegas mengatakan yang benar sebagai benar dan salah sebagai salah. Partai yang tidak ideologis hanyalah partai kepentingan yang kehilangan ruh.

Konsekuensi dari hal tersebut adalah lahirnya kecenderungan pragmatisme. Langkah-langkah yang diambil dilihat semata dari realitas dan kepentingan. Sekadar contoh, dalam kasus kenaikan BBM. Hampir semua partai diam, termasuk partai Islam. Alasannya serupa: harga BBM dunia naik. Begitu juga dalam kasus hak angket atau interpelasi BBM. Ada partai yang mengaku mempersilakan para wakilnya untuk memilih secara bebas: setuju hak angket ataukah interpelasi, tergantung pasar. Demikian juga, ada partai yang mengharamkan presiden perempuan. Herannya, ketika pimpinannya menjadi wakil presiden, ia berubah pendapat menjadi membolehkan perempuan sebagai kepala negara.

Dari realitas seperti ini tidak akan mungkin lahir kader yang ideologis, melainkan pragmatis. Wajar belaka jika kelak yang diperjuangkan bukanlah kepentingan rakyat, apalagi Islam, melainkan kepentingan pribadi.

Kedua: kegagalan pengkaderan. Politisi yang sekadar menjadikan politik sebagai tempat mencari makan adalah cerminan dari gagalnya pengkaderan. Alih-alih bermunculan para politisi yang memperhatikan rakyat, membela akidahnya, menjaga akhlaknya dan memperjuangkan hukum-hukum Allah, justru lahir politisi apa adanya. Perekrutan pun bukan berasal dari sebuah proses pembinaan, melainkan dari popularitas. Tidaklah mengherankan, tolok ukur pemilihan hanyalah keterkenalan. Artis dan pengusaha menjelma menjadi politisi. Para pengamat pun mentransformasi diri menjadi politikus.

Ketiga: berpolitik untuk materi. Menyedihkan, banyak orang menjadi politisi hanya sekadar mengejar materi. Siapapun yang mengamati realitas akan tahu bahwa banyak sekali para politisi rebutan jabatan kekuasaan, bagi-bagi proyek, dan menerima uang sogokan. Pikirannya hanyalah bagaimana menang dalam Pemilu/Pilkada. Berbagai sumberdaya dikerahkan ke sana. Politisi pun menjelma menjadi pelaku industri politik.

Politisi Sejati

Perubahan memerlukan politisi. Namun, bukan sembarang politisi, melainkan politisi sejati. Siapa mereka itu?

Pertama: politisi yang memperjuangkan Islam sebagai ideologi (mabda’), yakni memperjuangkan Islam sebagai akidah dan sistem kehidupan (nizhâm) untuk menyelesaikan masalah keumatan. Allah Swt. menegaskan bahwa tugas partai/gerakan adalah memperjuangkan penerapan syariah Islam secara kâffah. Allah Swt. berfirman:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Hendaklah ada di antara kalian segolongan umat yang menyerukan kebajikan dan melakukan amar makruf nahi mungkar; merekalah orang-orang yang beruntung (QS Ali Imran [3]: 104).

Kedua: politisi yang memberikan kemaslahatan dan berjuang bagi umat. Seperti disebutkan, politik merupakan pengurusan urusan umat/rakyat. Karenanya, seorang politisi, ketika berkecimpung dalam dunia politik, berarti dia telah mengurbankan dirinya (tadhiyah) demi rakyat. Ketika akidah umat dicabik-cabik oleh kristenisasi dan aliran sesat Ahmadiyah, dia berteriak lantang. Saat BBM dan barang tambang lainnya sebagai harta umat diserahkan penguasa kepada asing, dia membongkarnya. Ketika negara digadaikan dan dijadikan budak negara kafir penjajah, dia melawannya. Demikian seterusnya. Lalu ia menyodorkan solusinya yang berasal dari syariah Islam. Walhasil, dia memperjuangkan kepentingan rakyat dan menentang kezaliman penguasa.

Suatu ketika Rasulullah saw. pernah ditanya tentang jihad apa yang paling utama. Beliau menjawab, “Kalimat yang benar di hadapan penguasa yang zalim.” (HR Ahmad).

Ketiga: politisi yang berpolitik tanpa pamrih, semata-mata untuk meraih ridha Allah Swt. Sosok politisi paling tepat sebagai teladan adalah Rasulullah saw. dan para Sahabat. Mereka berjuang dan berpolitik sejak di Makkah tanpa pamrih. Dorongannya hanyalah akidah.

Keempat: memperkuat partai ideologis. Politisi sejati mendudukkan aktivitas politiknya sebagai perjuangan untuk memperbaiki masyarakat dengan syariah. Disadari, tidak mungkin berjuang itu sendirian. Perjuangan perlu dilakukan bersama-sama dalam kelompok. Namun, bukan sembarang kelompok, melainkan kelompok yang secara terbuka, sungguh-sungguh dan konsisten memperjuangkan tegaknya hukum Allah Swt. demi kebaikan rakyat. Karenanya, ia akan mendukung dan memperkuat barisan partai yang benar-benar memperjuangkan Islam secara kâffah. Allah Swt. memerintahkan ada di antara umat Islam yang menyatu dalam kelompok/partai seperti itu sebagaimana disebutkan dalam firman-Nya:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Hendaklah ada di antara kalian segolongan umat yang menyerukan kebajikan dan melakukan amar makruf nahi mungkar; merekalah orang-orang yang beruntung (QS Ali Imran [3]: 104).

Imam Ibnu Katsir memaknai, “Ayat ini memerintahkan agar ada sebagian dari umat ini yang melaksanakan tugas tersebut (menyerukan kebajikan (al-khayr), melakukan amar makruf nahi mungkar).”

Beliau pun mengatakan, saat Rasulullah membaca ayat ini beliau menjelaskan bahwa, “menyerukan kebajikan (al-khayr)” adalah menyeru orang untuk mengikuti al-Quran dan as-Sunnah.

Kelima: memperkuat konsistensi tharîqah (metode perjuangan) partai. Perjuangan baru akan berhasil kalau menapaki jalan yang ditempuh Rasulullah Muhammad saw. dan para Sahabatnya. Karenanya, selain gagasan/ide/solusi digali dari syariah Islam, metode perjuangannya pun harus mencontoh Beliau. Nabi saw. menempuh perjuangan politik dengan dasar pembinaan (tatsqîf). Lalu Beliau bersama para Sahabatnya berjuang di tengah-tengah masyarakat bukan hanya duduk-duduk di belakang meja. Mereka menyatu dengan masyarakat. Mereka berjuang bersama. Akhirnya, dengan dukungan berbagai pihak, termasuk para pemilik kekuatan (ahl al-quwwah), Allah Swt. memberikan kemenangan dan kesuksesan. Begitu juga, dalam perjuangannya mewujudkan masyarakat Islam, beliau memegang prinsip tanpa kekerasan fisik (ghayru ’unfiyah) serta tidak bekerjasama menerapkan dan mempertahankan sistem kufur. Politisi sejati konsisten dalam menetapi tharîqah partai yang diadopsi dari Rasulullah saw. tersebut.

Keenam: membangun sikap jiwa (nafsiyah). Selain cara berpikir, politisi sejati memiliki sikap jiwa islami (nafsiyah islâmiyyah). Ridha dan bencinya, senang dan susahnya didasarkan pada Islam. Banyak disebutkan dalam berbagai hadis bahwa tidaklah seseorang beriman hingga hawa nafsunya tunduk pada Islam yang dibawa Nabi Muhammad saw.; lebih mencintai Allah Swt. dan Rasul-Nya daripada mencintai orang tuanya, keluarganya, hartanya, bahkan dirinya sendiri. Dengan demikian, politisi sulit tergiur oleh kemaksiatan apapun, termasuk suap dan politik uang.

Ketujuh: memperkuat edukasi umat tentang syariah dan Khilafah. Berbicara tentang politik dalam Islam berarti berbicara tentang bagaimana mengatur berbagai urusan rakyat dengan Islam. Apa sistem yang diterapkan dan siapa yang menerapkan dan menjamin pelaksanaannya? Lalu bagaimana agar terbebas dari cengkeraman Kapitalisme global yang dijejalkan oleh negara besar? Sistemnya adalah syariah Islam. Lalu institusi yang ditetapkan syariah sebagai pelaksana untuk menerapkan hukum-hukum tersebut dan menyatukan umat adalah Khilafah. Dengan hal tersebut umat dibangkitkan hingga tidak lagi terlena diam dalam pelukan penjajahan asing dan para pengekornya.

Jelaslah, politisi sejati akan terus melakukan edukasi tentang syariah dan Khilafah di tengah-tengah umat. Kesadaran bahwa ada yang salah dalam mengelola negeri Muslim terbesar ini perlu ditumbuhkan dalam jiwa masyarakat seraya dipaparkan solusi-solusinya yang digali dari syariah. Semua ini dilakukan sebagai wujud tanggung jawab besar terhadap kebaikan negeri khatulistiwa ini.

Kedelapan: last but not least, perlu memiliki pengalaman dan pengetahuan politik. Pengalaman dan pengetahuan politik bukan berarti harus menjadi pejabat atau wakil rakyat. Pengalaman politik ditempuh melalui terjun langsung di tengah masyarakat, bergaul dengan masyarakat dan turut menyelesaikan problematika mereka. Selain itu adalah langsung mengoreksi kebijakan penguasa yang menzalimi rakyat. Namun, tentu sebagai pengetahuan minimal, konstelasi global, cara berpikir politik Islam, dan analisisnya perlu dipahami. Hal tersebut diberikan dalam proses pengkaderan.

Jika para politisi Muslim seperti itu keadaannya, insya Allah kemenangan hanya tinggal masalah waktu saja. Dunia pun akan semakin tahu bahwa masa depan adalah milik umat Islam. []

Krisis Politisi Sejati

Keberadaan suatu negeri salah satunya ditentukan oleh aktivitas para politisinya. Kalau justru para politisi itu sendiri yang mengalami krisis, bagaimana nasib negeri ini?

Seorang ibu rumah tangga tiba-tiba didatangi oleh seorang anggota dewan di sebuah daerah. Kebetulan suami wanita tersebut adalah pengusaha biro perjalanan. Kedatangan anggota dewan yang terhormat tersebut tidak hendak memesan tiket, tetapi menawarkan kursi empuk. Tanpa tedeng aling-aling, anggota sebuah partai ini mengajak dan sedikit membujuk agar si ibu itu mau dijadikan calon anggota legislatif alias caleg untuk Pemilu 2009 mewakili partainya. Kontan si ibu ini bingung. Maklum, selama hidupnya ia tidak pernah bersenggolan dengan dunia politik. Pengetahuannya tentang dunia ini sangat awam. Di sisi lain, tawaran itu tentu menggiurkan. Karena itu, ia tidak langsung mengambil keputusan terhadap tawaran tersebut. Ia lebih memilih menyerahkan pinangan caleg itu kepada suaminya.

Tanpa basa-basi, sang suami, begitu mendengar cerita istrinya itu, langsung menolak. Ia sama sekali tak mengizinkan istrinya menjadi caleg. “Seandainya saya izinkan, mungkin istri saya akan menerima tawaran tersebut. Namun, setelah saya menjelaskan bahwa nantinya seorang caleg akan diminta untuk menyediakan sejumlah uang setoran untuk kepentingan partai dan para anggotanya, baik pada masa pencalonan maupun setelah menduduki jabatan sebagai anggota dewan dan juga nantinya akan menjadi “boneka” partai di dewan, akhirnya istri saya memahaminya dan bahkan takut memasuki dunia politik,’’ kata sang suami ini dalam blog-nya.

Perhelatan demokrasi yang akan menyedot banyak uang itu bagi sebagian orang bak ajang judi. Mereka bermimpi mendapatkan kekayaan yang lebih besar dengan mempertaruhkan sedikit hartanya pada masa-masa awal Pemilu. Sebuah kasus di Kabupaten Malang bisa menjadi contoh. Segerombolan pengurus partai A tiba-tiba pindah ke partai B. Kedua partai tersebut memang partai kecil. Alasannya, partai yang baru ikut Pemilu itu lebih menjanjikan baik dari sisi dana maupun suara. Harapan tinggi digantungkan di partai baru ini. Namun begitu, mendengar bahwa kepengurusan partai A di pusat sekarang solid, mereka ramai-ramai lagi kembali ke partai A.

Yang lebih nekad lagi, di beberapa daerah ada partai yang berani memasang caleg anak di bawah umur. Tampaknya mereka sudah kebingungan mencari orang yang mau menjadai calon wakil rakyat. Belum lagi, waktu itu, 19 Agustus, pendaftaran calon anggota legislatif memasuki masa penutupan. Partai-partai seperti dikejar target untuk memasukkan nama calon, karena kalau tidak, partai bisa kehilangan kesempatan untuk berebut kursi wakil rakyat.

Itu bagi yang kepepet. Bagi beberapa partai yang mulai pudar kredibilitasnya, mereka mencoba mendongkrak image-nya dengan orang-orang yang dianggap telah punya nama. Pilihannya adalah para artis. Partai-partai yang lain kembali menghidupkan nepotisme. Beberapa nama anak para pejabat negara, anak para pemimpin partai, bahkan anak presiden pun dicalonkan sebagai wakil rakyat, tanpa memandang sejauh mana kemampuan yang bersangkutan sebagai tali penyambung lidah rakyat ke depan.

Miskin Kader

Fenomena sulitnya mencari calon anggota legislatif untuk mewakili suatu partai adalah aneh dan janggal. Bagaimana tidak, partai itu biasanya merupakan suatu kumpulan orang yang memiliki visi dan misi perjuangan—entah benar atau salah. Ia bukanlah papan nama yang hanya dipampang menjelang perhelatan akan dimulai. Seharusnya memang mereka telah siap dengan sumberdaya manusia dan seluruh sarana yang dibutuhkan. Ketika itu semua tidak bisa dipenuhi, dapat dipastikan, memang partai-partai yang ada sebenarnya hanyalah partai papan nama. Tidak ada proses kaderisasi di dalamnya. Partai hanya menjadi kendaraan bagi orang-orang yang punya peran kunci di dalamnya. Mereka membawa siapa saja yang mau ikut serta tanpa ada embel-embel apapun yang harus disatukan.

Kalaupun ada proses kaderisasi, sifatnya hanyalah kaderisasi semu, misalnya bagaimana menjadikan partai itu menjadi tempat yang nyaman bagi semua anggota untuk mencapai cita-cita. Kaderisasi bukan pada nilai-nilai apa yang diperjuangkan ke depan dan tidak boleh lekang oleh zaman. Yang terjadi, partai mengkader anggotanya menjelang masa Pemilu tiba dengan hal-hal artifisial. Kaderisasi melahirkan sosok-sosok yang fanatik pada kelompok dibandingkan pada nilai.

Ideologisasi tidak terjadi di tubuh partai, kecuali di sebagaian kecil partai. Kader-kader partai tidak memiliki ideologi yang jelas. Dasar perjuangan hanya didasarkan pada pragmatisme dan tidak bersandar pada sebuah paradigma berpikir yang telah menjadi platform. Belum lagi sebagian besar partai baru lahir dengan mendadak karena desakan kepentingan dan iming-iming kedudukan. Praktis, platform mereka akhirnya sekenanya.

Tidak dapat diingkari, memang saat ini tidak ada ideolog-ideolog partai. Para ideolog partai telah hilang bersamaan dengan meninggalnya mereka. Bahkan beberapa partai yang dulu terkenal punya ideologi yang jelas kini telah berubah menjadi partai yang abu-abu. Yang lahir adalah orang yang menggunakan baju partai untuk memperjuangkan kepentingannya kendati hal itu tidak sejalan lagi dengan niat awal ideolog partai tersebut mendirikan partai.

Kondisi ini kian berat ketika para kader partai adalah mereka yang tidak memiliki pengalaman politik. Jangankan pengalaman, mereka banyak yang miskin pendidikan. Modal dasarnya hanya nekad dan popularitas. Di sinilah posisi para artis berada. Sayangnya, ini justru mendapat angin dari para politisi yang ada. Mungkin mereka berharap bisa ‘ngerjain’ para artis dan orang-orang populer tetapi miskin pengalaman dan pendidikan tersebut. Inilah jebakan-jebakan maut bagi berkuasanya orang-orang tertentu yang ingin meraup keuntungan berlipat. Suara bisa terdongkrak dengan keberadaan mereka. Sebaliknya, mereka bisa ditundukkan di bawah ketiak politisi-politisi berpengalaman.

Yang sangat kasatmata, beberapa waktu belakangan, para kader partai yang ingin menjadi calon wakil rakyat harus menyerahkan sejumlah uang kepada partai yang bersangkutan. Bahkan untuk secarik kertas pendaftaran, ada partai yang memungut uang sebesar Rp 1 juta. Malah ada satu partai yang konon kabarnya mengharuskan kadernya atau orang lain membayar Rp 1 miliar jika ingin memperoleh urutan pertama daftar sementara caleg. Uang menjadi standar penentuan posisi wakil rakyat. Mereka yang mampu menyetor lebih banyak akan menjadi calon-calon jadi, minimal di nomor urut awal. Mereka yang tidak bisa membayar tersingkir.

Dalam posisi seperti ini, bisa diduga, mereka nanti akan menjadi politisi yang mengejar pamrih. Bagi mereka tidak ada perjuangan yang hakiki melainkan hanya sekadar main-main untuk membesarkan hati rakyat atau berpura-pura peduli dengan nasib rakyat. Politisi seperti ini otaknya kosong oleh nilai-nilai, tetapi penuh dengan impian kekayaan dan status. Ini adalah suatu yang wajar karena mereka masuk ke dunia politik dengan modal yang tidak sedikit. Berdasarkan hitungan dagang, mereka harus mampu mengembalikan investasi yang telah ditanamkan dengan hasil yang lebih besar. Lagipula, fakta menunjukkan, amat sedikit politisi yang rela menjadi wakil rakyat karena semata-mata perjuangan. Kebanyakan mereka mengejar gaji yang lumayan wah untuk ukuran masyarakat—sekitar Rp 40 juta untuk anggota biasa, tidak memegang jabatan fungsional lain—serta kedudukan di tengah masyarakat karena wakil rakyat setara posisinya dengan penguasa.

Munculnya politisi karbitan dan kacangan tidak lepas pula dari kondisi partai politik yang mengalami krisis kepercayaan diri. Partai-partai politik mulai ditinggalkan oleh konsituennya, sementara para pemilih baru pun enggan menjatuhkan pilihannya pada partai-partai tersebut. Masyarakat mulai tak percaya dengan jargon-jargon yang disodorkan. Fenomena golput di beberapa daerah menunjukkan indikasi ke arah tersebut.

Merugikan Rakyat

Negeri ini butuh politisi yang handal di tengah kondisi bangsa yang amburadul. Hanya mereka yang memiliki visi jauh ke depan dan ideologi yang jelas yang bisa membawa bangsa ini bangkit dari keterpurukan. Namun, saat ini keinginan itu tampaknya hanya utopia belaka. Kebanyakan politisi tidak memiliki kredibilitas secara politis maupun ideologis.

Para politisi lama adalah para pengusung status quo yang tidak menginginkan adanya perubahan total. Para politisi baru adalah orang-orang yang sedang mabuk euphoria politik pasca reformasi. Kedua-duanya sama, berebut kue kekuasaan demi kepentingan pribadi dan kelompok. Sangat sedikit, mungkin tidak ada, yang murni untuk perjuangan Islam.

Kemunculan para politisi tersebut bisa jadi pula ditopang oleh para pengusaha. Mana ada sih sekarang aktivitas politik yang bebas uang? Hampir semua kegiatan politik butuh uang dari mulai sedikit, untuk kegiatan RT, hingga kegiatan nasional yang memakan dana triliunan. Pertanyaannya, dari mana uang itu berasal? Dari kantong sendiri? Mungkin saja, tetapi itu tidak banyak. Justru yang banyak dari para pengusaha. Terjadi simbiosis dengan para kapitalis. Kompensasinya, para pemilik modal itu meminta balas jasa berupa ajang bisnis yang menguntungkan dan terjamin keamanannya. Kolaborasi politisi kacangan dengan pengusaha ini melahirkan sistem korporatokrasi. Sistem inilah yang kini berkuasa di berbagai belahan dunia, termasuk di negeri ini.

Sistem ini memunculkan tirani pengusaha atas rakyat. Para penguasa dan politisi mengabdi bagi kepentingan pengusaha. Rakyat hanya menjadi obyek kekuasaan dan ajang bagi pengusaha mengeruk keuntungan yang sebesar-besarnya demi kantong pribadi. Ini sebenarnya yang amat berbahaya bagi cita-cita rakyat mewujudkan kesejahteraannya.

Dengan karakter politisi tersebut negeri ini sangat mudah terkooptasi oleh kepentingan asing. Tanda-tanda ke arah itu sudah banyak. Hadirnya berbagai undang-undang pro-asing menjadi bukti yang tak terelakkan.

Dampak lebih jauh, politisi-politisi pesanan akan semakin gampang bergentayangan di jagad politik Indonesia. Mereka tidak hanya yang memang hobi bertualang politik dan menerima order, tetapi juga antek-antek asing yang mengabdi bagi kepentingan luar negeri. Tidak ada lagi filter yang bisa menyaring keberadaan mereka. Walhasil, negeri ini bukannya tambah pulih dari berbagai persoalan, sebaliknya akan tambah carut-marut dengan persoalan baru.

Fenomena krisis politisi ini tidak lain sebenarnya hanyalah hasil dari sebuah sistem yang rusak. Bagaimana tidak, para ahli Barat sendiri menyatakan bahwa demokrasi adalah mahal dan hanya bisa berjalan baik di negara dengan pendapatan perkapita tinggi. Di negeri miskin seperti Indonesia, demokrasi justru akan menjadi parasit yang menggerogoti harta kekayaan negara yang seharusnya menjadi bagian rakyat.

Demokrasi dipoles sedemikian rupa sehingga menarik dan menghilangkan karakter hakiki dari demokrasi itu sendiri. Tak pernah ditampakkan betapa jahatnya orang-orang yang mengatasnamakan demokrasi dengan seenaknya mempermainkan berbagai peraturan demi tujuan-tujuan sesaat. Bahkan suara rakyat yang tak menginginkan suatu keputusan—misalnya kenaikan harga BBM—bisa dikalahkan oleh suara 500 orang yang mengatasnamakan wakil rakyat. Bukankah ini suatu tirani? Secara sistematis rakyat dibodohi, dininabobokkan dan diberi angan-angan.

Faktor negara adidaya dengan ideologi global tak dapat dikesampingkan. Tentu mereka tidak ingin lahir di negeri ini orang-orang yang berani mendobrak kemapanan dan status quo yang kini ada di tangan antek-anteknya, apalagi berani melawan tuannya. Kooptasi dan intervensi pemikiran menjadi senjata ampuh untuk melemahkan secara sistematis seluruh sendi-sendi kehidupan. Para politisi dibuat tak punya nyali, bahkan untuk membela kepentingan rakyat banyak sekalipun. Tentu semua itu dengan imbalan.

Walhasil, saatnya ada perubahan total dan mendasar! Jika tidak, kita akan tetap menjadi budak di negeri sendiri. Wallâhu a’lam. [Mujiyanto]